Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Dany Jaelani: PR Dirut Perumda Pasar Berintan, Ambil Alih GTC

Dany Jaelani: PR Dirut Perumda Pasar Berintan, Ambil Alih GTC

Monday, 3 August 2026
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Gunungsari Trade Center, Kota Cirebon
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Tokoh masyarakat Kota Cirebon, M Dany Jaelani meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon segera mengambil aliih Gunung Sari Trade Centre (GTC). Sebab kondisi bangunan di tengah Kota Cirebon ini sangat memperihatinkan.

‘Daripada tidak difungsikan sebagaimana mestinya, tidak ada aktifitas mending kembali diambil Pemkot Cirebon,” katanya kepada wartawan, Senin (3/8/2026)

Dilantiknya Dirut Perumda Pasar Beritan pada pekan lalu menjadi momentum untuk membenahi GTC. Mengingat GTC penuh dengan konflik yang tidak kunjung selesai. Sementara GTC merupakan aset milik Pemkot Cirebon yang cukup strategis jika dikelola dengan baik.

“GTC itu aset potensial, bangunannya ada di lokasi strategis, bisa dibilang adalah etalase kota. Masa iya kondisinya begitu? Jangan sampai ada pembiaran dari Pemkot Cirebon. Dan sebetulnya ini adalah tantangan bagi Dirut Perumda Pasar yang baru saja dilantik. Bisa tidak beliau menyelesaikan ini?” kata Dany.

Dany menyoroti salah satunya persoalan hukum di antara Wika Tendean selaku Komisaris PT Prima Usaha Sarana (PUS) dan Frans Simanjuntak selaku Direktur PT Toba Sakti Utama (TSU).

keduanya berseteru dan berakhir di pengadilan. Wika menggugat Frans yang akhirnya Frans kalah di tingkat Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Tinggi Bandung.

Lihat Juga :  Rudiana Pimpin DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Target 18 Kursi di DPRD di 2029

Menurut Dany, meski saat ini masih tersisa waktu pengelolaan oleh PT TSU, dan antara Wika serta Frans ada konflik hukum, tidak ada salahnya Pemkot Cirebon mengambil alih GTC.

“Menurut saya, tak perlu inkrah. Itu kondisi gedung sudah tidak memungkinkan untuk didiamkan saja. Perlu perbaikan segera. Ditambah di bagian belakang itu ada pasar tradisional, kalau terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan bagaimana?” katanya.

Sebelumnya diberitakan, upaya hukum Frans Simanjuntak untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumber dalam sengketa pengelolaan proyek Gunungsari Trade Center (GTC) kandas di tingkat banding.

Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, melalui Putusan Nomor 408/PDT/2026/PT BDG tertanggal 16 Juli 2026, menolak permohonan banding yang diajukan Frans selaku Tergugat dan sekaligus menguatkan putusan PN Sumber Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Sbr yang sebelumnya memenangkan gugatan Wika Tandean.

Putusan ini menjadi babak lanjutan setelah PN Sumber sebelumnya menyatakan Frans terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan proyek GTC.

Kuasa Hukum Wika Tandean, Agung Gumelar Sumenda, yang didampingi tim antara lain Yudi Riyanto dan Panji Pridyanggoro mengatakan, dengan ditolaknya banding, status hukum Frans sebagai pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kini dikuatkan di dua tingkat peradilan sekaligus.

Lihat Juga :  Pj Gubernur Jabar Cek Perbaikan Jalan Tegalgubug Cirebon

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menilai pertimbangan hukum PN Sumber sudah tepat dan tidak menemukan alasan untuk mengoreksi amar putusan tingkat pertama terkait pokok perkara.

Selain menguatkan status perbuatan melawan hukum, Pengadilan Tinggi Bandung juga mengukuhkan kewajiban Frans untuk membayar ganti kerugian kepada PT Prima Usaha Sarana, pihak yang diwakili Wika Tandean dalam gugatan tersebut, senilai Rp27 miliar.

Sengketa ini bermula dari pengalihan proyek pengelolaan GTC yang merupakan bagian dari kerja sama dengan Perumda Pasar. Penggugat mendalilkan bahwa Frans, yang semula ditunjuk sebagai pemenang proyek, mengalihkan hak pengelolaan proyek tersebut secara melawan hukum karena bertentangan dengan perjanjian dengan Perumda Pasar dan Peraturan Daerah Kota Cirebon.

Pengalihan yang dilakukan Frans dinilai bukan hanya merugikan pihak Penggugat secara perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan negara/daerah, mengingat proyek tersebut terkait dengan aset dan kerja sama yang melibatkan PD Pasar sebagai lembaga pemerintahan.

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua

Tuesday, 17 November 2026 Utama

Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas

Monday, 16 November 2026 Utama
Terbaru
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
  • Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Awas Pelanggar Lalin Ditilang Elektronik
  • “Stasiun Bernyanyi”, Sulap Plaza Stasiun Cirebon Jadi Ruang Kreatif dan Promosi
  • RS Telogorejo Gelar Edukasi Medis di Cirebon, Ini yang Disampaikan
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.