Mediacirebon.id – Rasa khawatir menghantui salah pedagang yang menempati kios di atas sempadan sungai Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Kios yang sudah ditempati puluhan tahun akan dibongkar pemerintah.
Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) sudah melayangkan surat teguran ketiga kepada para pedagang yang mendirikan bangunan di sepadan sungai. Dalam surat tersebut pedagang diminta membongkar secara mandiri.
Salah satu pedagang Arif mengaku, masih bingung harus pindah kemana. Menurutnya disaat kondisi ekonomi tengah sulit, pedagang dipaksa menyiapkan uang yang cukup besar untuk menyewa tempat baru.
“Pasrah aja kalau dibongkar. Bingung pindah kemana, apalagi saat ini dagang lagi sepi pembeli,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (22/7/2026)
Dia menyadari tempat dagangnya berdiri di atas sungai. Namun terpaksa dilakukan lantaran Jalan Pangeran Antasari menjadi kawasan industri di Kabupaten Cirebon. Hal ini yang meyakinkan Arif bisa mendulang rupiah dari berdagang.
“Banyak pabrik pasti banyak pegawai. Jalan ini juga sangat strategis untuk berdagang. Namanya menyambung hidup apapun dilakukan,” terangnya.
Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto, mengatakan penerbitan teguran tersebut merupakan tahapan sesuai aturan terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah negara dan kawasan garis sempadan sungai.
“Teguran pertama sampai ketiga sudah kami keluarkan. Selanjutnya proses penanganan diserahkan kepada Satpol PP Kabupaten Cirebon,” ujar Sunanto.
Ia menjelaskan, bangunan liar berada di zona garis sempadan sejumlah saluran, di antaranya Saluran Sekunder Karangjati, Saluran Pembuang Karangjati, Saluran Sekunder Kertaina, Saluran Tersier B.K12, serta sempadan di sepanjang ruas jalan Plumbon-Kenanga.
Keberadaan bangunan itu dinilai melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan, khususnya Pasal 7 ayat 1 huruf c.
Dalam surat teguran, pemerintah daerah meminta pemilik bangunan segera menghentikan aktivitas serta membongkar bangunan yang berdiri di kawasan tersebut dan mengembalikan fungsi lahan sebagaimana mestinya.
“Setelah teguran ini, kewenangan berikutnya berada di Satpol PP untuk melakukan langkah sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
