Mediacirebon.id – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon meminta perangkat kecamatan menggenjot PAD sektor PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).
Pasalnya sampai dengan pekan pertama bulan Juni 2026 PAD dari sektor ini baru mencapai 30 persen atau 16 persen dari target, padahal sudah memasuki pertengahan tahun 2026.
“Masih jauh dari target, maka kami minta kecamatan memaksimalkan kolektor PAD PBB-P2 untuk menagih ke wajib pajak,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi Bapenda Kabupaten Cirebon, Anne Sri Mulyani usai rapat dengan camat, Rabu (17/6/2026)
Berdasarkan hasil laporan camat sambung Anne, belum tercapainya target PBB-P2 karena rendahnya kesadaran wajib pajak. Selain itu masyarakat banyak menghadapi kebutuhan mendesak di bulan ini.
“Buat yang punya sawah uangnya buat panen dulu, ada juga yang buat kebutuhan lain seperti sekolah. Kami memaklumi itu,” tambah Ane.
Namun ada juga desa yang belum menyetorkan hasil kolektor. Biasanya desa menyetorkan di akhir tahun atau saat waktu pungutan pajak ditutup. Hal ini yang menyebabkan realisasi PAD PBB-P2 masih rendah.
“Desa menyetorkan ke kami nanti di akhir tahun istilahnya kandangan. Jadi masih tertahan di desa. Saya minta secepatnya disetorkan agar realiasinya jelas,” ujarnya.
Untuk menggenjot PAD PBB-P2 pihaknya bersama inspektorat akan turun langsung mengedukasi kolektor baik di kecamatan maupun di desa. Agar target PAD PBB-P2 pada tahun 2026 tercapai, mengingat setiap tahun targetnya masih mleset.
“Bulan Agustus Bapenda dan Insektorat akan turun mencari tahu apa penyebabnya dan apa solusi yang harus diambil,” ungkapnya.
Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan PAD PBB-P2 sebesar Rp105 miliar. Tahun lalu target PAD PBB-P2 hanya tercapai 97 persen.
Sampai dengan bulan Juni 2026 Kecamatan Pabedilan realiasi PAD PBB-P2 tertinggi sebesar 52 persen dan terendah Susukan sebesar 5,2 persen, )Why)
