Mediacirebon.id – Tim gabungan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), KPP Pratama Cirebon Satu dan Satpol PP turun langsung menyisir deretan tempat usaha dijalan Kartini.
Sidak untuk menemui para wajib pajak yang bergerak di sektor usaha mulai dari kuliner, hotel, restoran, reklame, tenant pusat perbelanjaan hingga parkir.
Beberapa titik wajib pajak (WP) langsung ditempeli stiker karena diketahui belum menunaikan kewajiban pajaknya. Stiker merah bertuliskan ‘Objek Pajak Ini Belum Melunasi Pembayaran Pajak Daerah (Dalam Pengawasan).
Kepala BPKPD Kota Cirebon, M Arif Kurniawan mengungkapkan bahwa sidak bersama ini menjadi langkah awal sinkronisasi data wajib pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kita turun untuk sinkronisasi, data di kita dengan dengan di KPP Pratama, terutama yang terkait dengan wajib pajak hotel dan resto,” ungkap Arif.
Tahap pertama sedikitnya 60 Wajib Pajak di jalan Kartini menjadi sasaran, dan selanjutnya akan bergeser ke para WP yang ada di ruas jalan lainnya.
“Ini upaya kita dalam mengoptimalkan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah,” sebut Arif.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cirebon Satu, Bambang Sutrisno mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan BPKPD turun langsung menemui wajib pajak untuk melakukan pencocokan.
“Canvassing itu kita memastikan, pilot project-nya di Jalan Kartini, bahwa semua wajib pajak yang sudah memenuhi ketentuan ber-NPWP,” ungkap Bambang.
Dilapangan, petugas gabungan tak hanya memastikan legalitas wajib pajak, tetapi juga melakukan pengecekan apakah mereka sudah patuh dalam hal pembayaran pajak yang sudah berjalan selama ini.
“Pertama, kami memastikan semua sudah ber-NPWP atau belum. Yang kedua, yang sudah ber-NPWP memastikan sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya atau belum,” ujar Bambang.
Hasilnya, Bambang menemukan masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Untuk tahap pertama turun ini, pemerintah daerah mengedepankan pendekatan persuasif sebelum mengambil langkah lanjutan dengan peringatan atau bahkan penindakan. (Why)
