Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home ยป Imam Yahya Serap Aspirasi Warga Cantilan soal BPJS Nonaktif dan Rutilahu Mencuat

Imam Yahya Serap Aspirasi Warga Cantilan soal BPJS Nonaktif dan Rutilahu Mencuat

Wednesday, 12 November 2025
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Reses Masa Persidangan (MP) I Tahun 2025 Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Imam Yahya
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Imam Yahya, mendapat keluhan dari warga RW 08 Cantilan, Kelurahan Pulasaren saat Reses Masa Persidangan (MP) I Tahun 2025, Rabu (12/11/2025).

Dalam pertemuan itu warga mengeluh soal BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, kebutuhan infrastruktur lingkungan, hingga program rumah tidak layak huni (rutilahu).

Imam Yahya menegaskan Pemkot Cirebon sudah menyiapkan anggaran untuk menanggung kembali warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dari APBN namun sempat nonaktif.

“Masalah BPJS ini sudah kita selesaikan. Di tahun 2026, sebanyak 12.000 peserta nonaktif akan kembali ter-cover melalui APBD Kota Cirebon,” jelasnya.

Lihat Juga :  Pasutri di Cirebon Gasak Vespa Matic, Dijual Rp3 juta ke Penadah

Meski program aktifasi kembali secara penuh baru berjalan pada 2026, masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan jika mengalami kondisi darurat sebelum tahun tersebut.

“Kalau sebelum 2026 ada warga yang sakit, BPJS-nya bisa otomatis aktif kembali. Pembiayaannya ditanggung APBD, jadi sudah aman,” tegas Imam.

Imam juga menyoroti kendala yang dihadapi warga di wilayah jalur PJKA yang belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah, sehingga sulit untuk mengakses bantuan rutilahu.

Ia menilai, aturan yang mensyaratkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan rumah dalam program rutilahu perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Menurut Imam, banyak warga di RW 5, 6, 7, dan 8 tinggal di tanah PJKA selama puluhan tahun tanpa sertifikat.

Lihat Juga :  Jelang Musim Hujan, Sungai Sijarak di Kota Cirebon Dinormalisasi

“Untuk itu, saya mendorong agar peraturan Wali Kota (Perwali) terkait rutilahu bisa diubah, sehingga cukup menggunakan surat keterangan dari RT, RW, dan kelurahan yang menyatakan rumah itu memang milik warga bersangkutan,” kata Imam.

Pemerintah daerah, kata Imam, seharusnya memiliki diskresi untuk membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, terutama bagi warga yang secara administratif kesulitan namun secara nyata tinggal menetap di wilayah Kota Cirebon.

“Selama memungkinkan dari sisi anggaran, pemerintah kota bisa membuat pengecualian. Warga di tanah PJKA itu juga warga Kota Cirebon, dan sudah selayaknya mendapatkan bantuan,” tegasnya. (Why)

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon

Tuesday, 17 November 2026 Utama

HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport

Tuesday, 17 November 2026 Utama
Terbaru
  • Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon
  • HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport
  • Foto Mantan Wapres Gibran Masih Tergantung di Penjual Figura
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.