Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » 12 Ribu PBI JKN di Kota Cirebon Terancam Non Aktif

12 Ribu PBI JKN di Kota Cirebon Terancam Non Aktif

Wednesday, 6 August 2025
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
rapat kerja Komisi III bersama BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Komisi III DPRD Kota Cirebon Pemkot Cirebon meminta Pemkot Cirebon segera mengaktifkan sekitar 12 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)

Menyusul diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Februari lalu.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd menjelaskan bahwa proses reaktivasi PBI JKN tidak bisa dilakukan secara otomatis, melainkan memerlukan eviden atau bukti kelayakan dari peserta.

Artinya, selama data belum tervalidasi, status kepesertaan tidak dapat dipulihkan, dan peserta rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

Lihat Juga :  Gantikan Affiati, Suhaili Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kota Cirebon

“Dari 12 ribu peserta yang dinonaktifkan, sekitar 900 orang yang diajukan untuk reaktivasi, dengan 300 di antaranya dalam proses, dan 150 sudah ditanggung lewat APBD. Sementara itu, baru 8 orang yang kembali dibiayai oleh APBN,” ujar Yusuf, Rabu (6/8/2025).

Melihat kondisi ini, Komisi III menilai perlunya solusi struktural dan percepatan koordinasi lintas sektor, terutama dari Pemerintah Kota.

Salah satu langkah yang dianggap mendesak adalah pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (MusKel) sebagai mekanisme pembaruan data kondisi sosial ekonomi masyarakat secara partisipatif.

Musyawarah kelurahan tersebut didorong untuk dijalankan secara sistematis dengan melibatkan satgas pendataan, surveyor lapangan, dan tim verifikasi-validasi (verval).

Lihat Juga :  Ketua DPRD Kota Cirebon Mengikuti Upacara Hari Bhayangkara ke 78

Agar proses ini berjalan dengan dasar hukum yang kuat, Komisi III juga mendorong agar kepala daerah segera mengeluarkan peraturan walikota sebagai payung regulasi.

Komisi III memastikan akan terus melakukan koordinasi berkelanjutan dengan BPJS, Dinas terkait, hingga Kementerian Sosial, untuk memastikan warga yang layak tetap mendapatkan hak jaminan kesehatan.

“DTSEN ini menyentuh langsung ke hak dasar warga, terutama akses terhadap layanan kesehatan. Maka jangan sampai proses pembenahan data justru menimbulkan kerentanan baru,” pungkasnya

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

DPRD Layangkan Surat Rekomendasi ke RSD Gunung Jati, Minta Manajemen Diperbaiki

Monday, 2 November 2026 Utama

Komisi III DPRD: Terima Kasih Pihak yang Bantu Korban Keracunan MBG

Thursday, 22 October 2026 Wakil Rakyat
Terbaru
  • Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon
  • HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport
  • Foto Mantan Wapres Gibran Masih Tergantung di Penjual Figura
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.