Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Wakil Ketua DPRD Fitrah Malik: Sekolah Tahan Ijazah Bisa Dipidana

Wakil Ketua DPRD Fitrah Malik: Sekolah Tahan Ijazah Bisa Dipidana

Thursday, 30 January 2025
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik mendukung Kebijakan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi terkait sekolah dilarang menahan ijazah siswa. Menurutnya ijazah adalah hak siswa selama menjalani pendidikan baik di bangku SMP maupun SMA.

“Saya apresasi kebijakan yang sudah disampaikan Kang Dedi Mulyadi (KDM),” ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

Masih kata politisi Partai Gerindra Kota Cirebon, larangan menahan ijazah berlaku untuk sekolah negeri dan swasta. Fitrah menganggap penahanan ijazah bisa dikenakan sanksi yang melindungi hak siswa terhadap akses pendidikan.

Lihat Juga :  Tips Menikmati Destinasi Wisata saat Libur Lebaran di Cirebon

“Ada regulasi yang bisa menjatuhkan sanksi jika sekolah sampai menahan ijazah siswa,” tegasnya.

Dia mencontohkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

“UU Sidiknas jelas menyampaikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,”

“Sedangkan Permendikbud menyampaikan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” jelas Fitrah.

Lihat Juga :  Wakil Ketua DPRD Lepas Peserta Jambore

Sekolah juga bisa disanksi administrasi, penghentian izin operasional sampai pidana.

“Sanksi Administratif Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Pemerintah dapat memberikan teguran lisan atau tertulis kepada sekolah. Pengurangan atau penghentian izin operasional sekolah,”

Sanksi Pidana UU Perlindungan Anak Pasal 76B dan Pasal 77 Penahanan ijazah yang menghambat masa depan anak dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan nonfisik terhadap anak. (Why)

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

DPRD Layangkan Surat Rekomendasi ke RSD Gunung Jati, Minta Manajemen Diperbaiki

Monday, 2 November 2026 Utama

Komisi III DPRD: Terima Kasih Pihak yang Bantu Korban Keracunan MBG

Thursday, 22 October 2026 Wakil Rakyat
Terbaru
  • Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon
  • HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport
  • Foto Mantan Wapres Gibran Masih Tergantung di Penjual Figura
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.