Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Waspada, Melanggar Prokes di Kabupaten Cirebon Didenda Maksimal 50 Juta

Waspada, Melanggar Prokes di Kabupaten Cirebon Didenda Maksimal 50 Juta

Wednesday, 14 July 2021
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Bupati Cirebon menandatangani Perda Tibum disaksikan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

SUMBER – Melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Peraturan Daerah (Perda) Tibum disahkan. Poin dalam Perda salah satunya sanksi denda bagi perorangan dan badan usaha pelanggar Prokes maksimal 50 Juta.

Menurut Bupati Cirebon, Drs Imron M.Ag, dengan adanya Perda Tibum, Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Satgas Covid-19 mempunyai payung hukum dalam melakukan penindakan pelanggar Prokes.

“Alhamdullilah berarti Satgas Covid-19 mempunyai dasar hukum untuk melakukan penindakan pelanggaran Prokes,” ujar dia kepada wartawan, Rabu (14/7/2022)

Adanya Perda diharapkan memberikan kesadaran masyarakat pentingnya mematuhi Prokes Covid-19. Sebab, Satgas langsung bisa menindak bagi para pelanggar Prokes sendiri.

“Jadi masyarakat harus lebih waspada. Jika melanggar sanksinya sudah ada,” kata dia.

Lihat Juga :  HUT RSD Gunung Jati, Walikota Cirebon Ingatkan Pelayanan Manusiawi

Sanksi denda di bagi menjadi tiga jenis. Bagi perorangan maksimal 250 ribu, sedangkan untuk pengusaha yang mempunyai badan hukum maksimal 50 juta dan pengusaha yang tidak mempunyai badan hukum maksimal 500 ribu.

“Denda ini lebih kecil dari Perda Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya diterapkan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Sidang, Rudiana mengatakan, selama ini pengesahan Raperda Tibum menjadi Perda mengalami hambatan. Pasalnya selama ini Tata Tertib (Tatib) kehadiran anggota DPRD dalam persetujuan belum memenuhi kuorum .

Menurutnya, di masa pandemi ini, apalagi PPKM Darurat harus ada pembatasan kegiatan salah satunya  jumlah anggota DPRD saat rapat Paripurna.

Lihat Juga :  DKP3 Kota Cirebon Perketat Peredaran Beras di Pasar

“Jadi tadi kami mengelar paripurna sampai dua kali, yang pertama tentang Tatib anggota DPRD yang hadir dimasa pandemi ini hanya 2/3 kehadiran fisik yang lainnya bisa melalui Daring. Dan kedua Persetujuan Raperda Tibum menjadi Perda,” katanya.

Rudina menjelaskan, Perda Tibum ini bukan Perda baru, hanya saja ada sejumlah perubahan khususnya untuk penerapan Prokes di masa pandemi Covid-19.

“Selama ini Satgas hanya mengunakan Perda Jawa Barat. Dengan adanya perubahan Perda Tibum No.7 tahun 2015 kami masukan dasar hukum Tim Satgas  Covid-19 Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum kepada masyarakat yang melanggar Prokes,” katanya. [MC-02]

Bupati Cirebon Denda prokes di Kabupaten Cirebon Mediaci Perda prokes
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon

Tuesday, 17 November 2026 Utama

HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport

Tuesday, 17 November 2026 Utama
Terbaru
  • Ranting Kesenden Jadi Juara Liga Mini Soccer Piala Walikota Cirebon
  • HUT ke-55 KORPRI, Pemkot Cirebon Gelar Kompetisi Esport
  • Foto Mantan Wapres Gibran Masih Tergantung di Penjual Figura
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.