Close Menu
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Facebook X (Twitter) Instagram
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
SUBSCRIBE
  • Utama
  • Wakil Rakyat
  • Serba Serbi
  • Ekbis
  • Kriminal
  • Viral
  • Wisata & Kuliner
  • Opini
Media Cirebon
Home » Pilkada 2024, Komisi I DPRD Tekankan Camat dan Lurah Jaga Netralitas

Pilkada 2024, Komisi I DPRD Tekankan Camat dan Lurah Jaga Netralitas

Wednesday, 23 October 2024
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Mediacirebon.id – Memasuki masa kampenye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 di Kota Cirebon, Komisi I DPRD menekankan agar camat dan lurah menjaga netralitas.

Anggota Komisi I DPRD Imam Yahya SFil MSi menilai hal itu salah satu langkah menyukseskan pilkada pada 27 November 2024 di Kota Cirebon.

“Jangan sampai melanggar, karena nanti akan menabrak aturan UU ASN maupun Pemilukada,” katanya usai rapat kerja bersama camat dan lurah se-Kota Cirebon, Selasa (22/10/2024).

Komisi I juga menyoroti perubahan pelayanan LAMPID (Lahir Mati Pindah Datang) yang tidak lagi di Kelurahan, melainkan menjadi kebijakan di Dirjen Kependudukan Kemendagri melalui Disdukcapil.

Akibatnya, lurah maupun camat tidak dapat mengetahui secara riil data kependudukan yang ada di wilayahnya.

Lihat Juga :  Sekjen DPP dan Ketua DPD Jabar Kompak Puji DPC Hanura Kota Cirebon

“Hal tersebut membuat lurah yang ada di kita, kesulitan terkait lahir mati, pindah, datang,” katanya.

Komisi I pun akan mendalami kebijakan tersebut dengan memanggil Disdukcapil Kota Cirebon.

“Minggu depan kami akan rapat dengan Dukcapil, lalu setelah itu melakukan konsultasi ke Kemendagri,” tambahnya.

Di tempat sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH mengharapkan lurah dan camat mampu menjaga netralitas di wilayah pemerintahannya.

Harry juga mengimbau agar camat dan lurah mampu meminimalisir hoaks atau black campaign di kecamatan maupun kelurahan.

“Bahkan, kalau ada diharapkan mampu menetralisir, karena salah satu indikator kondusivitas, ASN harus profesional,” ujarnya.

Lihat Juga :  Hadiri MKNU di Indramayu, Selly Disebut Dekat dengan Ulama dan NU

Sementara itu, Ketua Paguyuban Lurah Kota Cirebon Muhaimin menyambut baik keinginan Komisi I DPRD menuntaskan permasalahan pilkada di Kelurahan dan Kecamatan.

Apalagi terkait pelayanan LAMPID yang sudah diambil alih Dirjen Kependudukan Kemendagri RI melalui Disdukcapil.

“Karena sistem diubah, capil yang melapor ke kita. Itu pun tidak rutin,” keluhnya.

Ia juga berharap penuntasan masalah kependudukan bukan hanya untuk persiapan pilkada, akan tetapi kembali menjadi pelayanan di Kelurahan.

“Intinya minta ditanyain, bukan sekadar pilkada, tapi lebih ke pelayanan di kelurahan. Di mana kami pelayan kependudukan, kepanjangan dari disdukcapil,” katanya.

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

DPRD Layangkan Surat Rekomendasi ke RSD Gunung Jati, Minta Manajemen Diperbaiki

Monday, 2 November 2026 Utama

Komisi III DPRD: Terima Kasih Pihak yang Bantu Korban Keracunan MBG

Thursday, 22 October 2026 Wakil Rakyat
Terbaru
  • Ruang Digital Anak Perlu Pendampingan Orang Tua
  • Tebing Tambang Pasir Ilegal di Argasunya Longsor, 1 Pekerja Tewas
  • Dishub Klaim Kanaliasi Sukses Urai Kemacetan di Jalan Siliwangi
  • Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Awas Pelanggar Lalin Ditilang Elektronik
  • “Stasiun Bernyanyi”, Sulap Plaza Stasiun Cirebon Jadi Ruang Kreatif dan Promosi
  • RS Telogorejo Gelar Edukasi Medis di Cirebon, Ini yang Disampaikan
Media Cirebon
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2026 PT Media Cirebon Kreatif.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.