Mediacirebon.id – Koordinasi antar pemangku kebijakan di Ciayumajakuning akan mampu mencegah kelangkaan sejumlah komoditas pangan. Terlebih setiap daerah memiliki hasil komoditas pangan unggulan yang mampu menopang untuk di wilayah tersebut.
Demikian dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Anton Pitono usai rapat High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Ciayumajakuning, Selasa (20/2/2024).
“Setelah berkoordinas, perangkat daerah langsung mengeksekusi, sehingga komoditas pangan di Ciayumajakuning tetap terjaga,” ungkapnya kepada wartawan.
Masih kata Anton, hasil komoditas pangan unggulan di Ciayumajakuning cukup beragam. Selain itu hasilnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik di Ciayumajakuning bahkan Jawa Barat.
‘Seperti diketahui bersama Indramayu merupakan salah satu pemasok beras terbesar di Jawa Barat, kemudian Majalengka dengan Produksi Tanaman Sayuran. Bahkan sampai surplus dan dikirim ke luar kota,” paparnya.
Jika koordinasi antar pemangku kebijakan berjalan, kelangkaan komuditas pangan di wilayah Ciayumajakuning tidak terjadi. Hal itu juga akan mampu menjaga inflasi dengan mempertahankan daya beli masyarakat.
pihaknya juga mendorong TPID Ciayumajakuning untuk menguatkan program GNPIP. Program ini efektif menurunkan inflasi volatile food di Ciayumajakuning.
Sementara itu, pelaksanaan kerjasama antar daerah, tambah Anton, hadir sebagai salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan stok, khususnya bagi daerah yang mengalami defisit atau bukan sebagai produsen.
“G2G (government to government) menjadi payung dalam komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan di Ciayumajakuning,” paparnya.
Pihaknya juga turut menandatangani kesepakatan bersama KAD Aglomerasi se-Ciayumajakuning dalam rangka penguatan upaya pengendalian inflasi.
Ada 5 poin penguatan yang dituangkan. Pertama, Perdagangan komoditas pangan strategis, kedua peningkatan kapasitas SDM, ketiga pertukaran data dan informasi, empat penguatan sistem logistik, dan lima koordinasi antar TPPID kabupaten/kota.
“Dari kesepakatan itu, perlu adanya tindaklanjut penyusunan KAD secara B2B yang dapat mendukung pemenuhan pasokan di wilayah Ciayumajakuning, dengan didukung penguatan peran BUMD Pangan,” pungkasnya. (Why)