Mediacirebon.id – Paripurna persetujuan Raperda APBD Tahun 2024 di ruang Griya Sawala, kantor DPRD Kota Cirebon, Rabu (29/11/2023) nampak sepi.
Padahal rapat yang sangat penting ini seharusnya dihadiri oleh perwakilan ASN dari kelurahan, kecamatan dan kepala perangkat daerah.
Berdasarkan pantauan di ruang Griya Sawala, kursi untuk perwakilan kelurahan dan kecamatan nampak longgar. Sedangkan kursi untuk kepala perangkat daerah, hanya ada 8 kepala dinas yang hadir.
Pemerhati Pemerintahan Editya Nurdiana mempertanyakan kinerja ASN yang bolos rapat paripurna. Padahal, rapat paripurna persetujuan APBD berkaitan dengan kepentingan rakyat.
“‘Ini preseden buruk untuk pemerintah Kota Cirebon. Harus dipertanyakan ASN seperti itu kinerjanya,” tegas Editya.
Dia menilai, perangkat daerah merupakan lembaga teknis yang langsung bersentuhan langsung dengan rakyat.
“ASN harusnya lebih responsif dan lebih semangat, apalagi berkaitan dengan kepentingan rakyat,” tuturnya.
Di sisi lain, dia menduga ada rasa kecewa ASN karena penyerapan anggaran Pemkot Cirebon setiap tahun tidak sesuai harapan.
“Perjalanan APBD Kota Cirebon setiap tahun tidak sesuai ekspektasi,” ujarnya.
Editya berharap, Plt Walikota Cirebon bersikap tegas terhadap ASN yang bolos rapat paripurna. “Sudah selayaknya ada reward dan punishment untuk ASN tersebut,” kata Editya.
Sementara itu, Plt Walikota Cirebon, Eti Herawati menanggapi santai mengenai hal tersebut. Baginya, persoalan rapat paripurna dikembalikan kepada pribadi masing-masing ASN.
“Sudah tidak lagi membahas itu mas. Bagi saya kalau ini dianggap penting ya silakan datang, kalau tidak ya engga usah,” tegas Eti.
Namun demikian, Eti sudah memiliki catatan kinerja perangkat daerah berdasarkan kinerja. Termasuk tingkat kehadiran dalam rapat paripurna di DPRD Kota Cirebon.
“Sudah ada catatan di saya. Tinggal nanti dilihat mana yang memang layak jadi kepala dinas atau tidak,” tuturnya.